Jakarta, 27 Agustus 2026 — Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) menyerukan agar penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional. Seruan tersebut disampaikan PP GMH menyikapi dinamika aksi massa yang berlangsung, termasuk aksi masyarakat Pati di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8).
PP GMH menegaskan bahwa menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dijamin dalam kehidupan demokrasi. Kebebasan menyampaikan aspirasi merupakan bagian penting dalam memastikan suara masyarakat dapat didengar oleh pemerintah dan pemangku kebijakan.
Namun, kebebasan tersebut, menurut PP GMH, harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Penyampaian aspirasi perlu tetap memperhatikan hukum, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta kepentingan umum.
Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi, menyampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan keresahan dan kritik terhadap berbagai persoalan publik. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga cara penyampaian aspirasi agar tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat.
“Demokrasi harus menjadi ruang untuk menyampaikan gagasan dan mencari solusi. Karena itu, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap disertai tanggung jawab dan tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat,” ujar Rizki.
PP GMH mengajak masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk mengedepankan argumentasi, gagasan, dan solusi. Aksi demonstrasi diharapkan tidak berubah menjadi tindakan yang merusak fasilitas umum, mengganggu keselamatan warga, ataupun memicu benturan yang dapat merugikan banyak pihak.
PP GMH juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mendorong tindakan anarkisme. Perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi, tetapi penyampaian perbedaan tersebut tetap harus dilakukan dalam koridor hukum dan menjaga ketertiban umum.
Di sisi lain, PP GMH mendorong pemerintah untuk tidak menutup ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Pemerintah perlu terus membuka ruang dialog dan memberikan respons terhadap berbagai persoalan publik secara terbuka, bijaksana, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurut PP GMH, pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas demokrasi. Masyarakat perlu menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, sementara pemerintah perlu memastikan aspirasi tersebut mendapatkan ruang untuk didengar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.
PP GMH juga mengingatkan seluruh pihak untuk mengambil pelajaran dari kerusuhan yang terjadi setahun sebelumnya. Jangan sampai aksi yang bermula dari penyampaian aspirasi justru berkembang menjadi kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan perpecahan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai perbedaan pilihan dan pandangan membuat kita kehilangan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Sebesar apa pun perbedaan yang ada, keselamatan rakyat dan persatuan Indonesia harus tetap menjadi prioritas,” tambah Rizki.
PP GMH berharap dinamika demonstrasi yang terjadi dapat menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat. Aspirasi masyarakat harus tetap memiliki ruang, sementara setiap pihak perlu bersama-sama menjaga agar ruang tersebut tidak berubah menjadi konflik yang merugikan rakyat.
Pada akhirnya, PP GMH menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban umum. Demokrasi yang kuat bukan hanya tentang keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga tentang kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi dan kesediaan untuk mencari solusi bersama.