JAKARTA -- Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Memajukan Indonesia” menekankan bahwa keberlanjutan kepemimpinan Prabowo–Gibran selama satu periode penuh membutuhkan sinergi yang konsisten antara presiden dan wakil presiden, Bekasi, Sabtu (13/12/2025).
Para narasumber menilai, transformasi bangsa tidak mungkin tercapai tanpa keselarasan visi di tingkat pimpinan nasional. Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi, menyampaikan bahwa kestabilan arah kepemimpinan hanya dapat terwujud jika presiden dan wakil presiden bekerja dalam visi yang sama. Tanpa itu, agenda nasional akan mudah terganggu.
Ia menambahkan, stabilitas politik menjadi fondasi utama efektivitas kebijakan, keberlanjutan program, serta kredibilitas negara di mata publik maupun komunitas internasional. Dalam konteks tersebut, FGD memandang Prabowo–Gibran memikul tanggung jawab historis untuk membuka era pembangunan baru yang menekankan kesejahteraan, pemerataan, dan modernisasi sektor strategis.
Kabid Inovasi dan Kajian Strategis komunitas Biru Muda menyoroti bahwa soliditas keduanya bukan sekadar harmoni personal, melainkan prasyarat eksekusi kebijakan tanpa distorsi politik. Sinkronisasi kepemimpinan diyakini menjaga kepercayaan publik.
FGD juga menanggapi desakan sejumlah kelompok purnawirawan yang meminta pemberhentian Wakil Presiden Gibran. Peserta menilai langkah tersebut kontraproduktif bagi demokrasi, karena pemecatan paksa terhadap pejabat hasil pemilu berisiko mengikis legitimasi dan menempatkan Presiden Prabowo dalam posisi sulit.
Juru bicara Obor Kebangsaan mengingatkan bahwa tekanan politik terhadap jabatan wakil presiden dapat menciptakan preseden berbahaya, membuka ruang manipulasi, dan merusak stabilitas jangka panjang.
Karena itu, PP GMH menegaskan keberlanjutan kemitraan Prabowo–Gibran adalah bagian dari penguatan budaya demokrasi. Pemerintahan yang kuat harus berdiri di atas legitimasi rakyat, dengan masa jabatan penuh agar publik dapat menilai kinerja mereka secara objektif, terutama dalam agenda strategis seperti pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, transformasi industri, dan peningkatan kualitas SDM.
Moderator FGD merangkum bahwa konsistensi kepemimpinan akan memperkuat struktur pemerintahan, menjaga keberlanjutan kebijakan, sekaligus memberi teladan bagi generasi pemimpin berikutnya bahwa amanat rakyat harus dijalankan secara utuh.[]