Jakarta — Pengurus Pusat
Gerakan Mahasiswa Hidayatullah
(PP GMH) mendesak Pemerintah Indonesia mengevaluasi dan segera keluar dari forum Board of Peace (BoP) menyusul eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat–Israel dan Iran pada akhir Februari 2026.
PP GMH menilai operasi militer gabungan yang dilaporkan menimbulkan ratusan korban, termasuk warga sipil, telah menggerus legitimasi inisiatif perdamaian global yang diklaim sebagian pihak. Situasi ini juga dinilai bertentangan dengan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait larangan penggunaan kekuatan terhadap negara berdaulat.
Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi, menyebut posisi Indonesia saat ini terlihat tidak tegas.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam forum yang secara faktual gagal menjaga prinsip perdamaian dan penghormatan kedaulatan negara,” ujarnya.
Menurut Rizki, serangan militer yang terjadi justru menunjukkan kontradiksi serius antara narasi perdamaian dan praktik di lapangan.
“Jika suatu inisiatif yang mengatasnamakan perdamaian justru mentoleransi penggunaan kekuatan sepihak, maka secara moral dan politik forum tersebut patut dipertanyakan,” tegasnya.
PP GMH menilai politik luar negeri bebas aktif Indonesia harus diwujudkan secara konsisten, termasuk dalam merespons dugaan pelanggaran hukum internasional.
“Pemerintah perlu mengambil sikap yang lebih tegas dan rasional. Keluar dari BoP adalah langkah logis untuk menjaga kredibilitas politik bebas aktif Indonesia,” pungkas Rizki.
PP GMH mendorong pemerintah memperkuat jalur diplomasi multilateral melalui mekanisme resmi PBB serta konsisten membela prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai sengketa internasional.