Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) melaksanakan silaturahmi dan audiensi dengan Deputi Bawaslu RI, Yusti Erlina, pada 10 Februari 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum dialog strategis dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi dan sistem pengawasan pemilu di Indonesia.
Dalam audiensi itu, PP GMH menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi. Mahasiswa dinilai memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan pemilu berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan integritas.
“Mahasiswa tidak boleh apatis. Kami memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut mengawal demokrasi agar tetap jujur dan berintegritas,” ujar Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi.
Rizki juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih memiliki sejumlah catatan evaluasi. Namun, menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada penyelenggara, melainkan juga pada kesadaran masyarakat sebagai pemilih.
“Masih banyak catatan dari penyelenggaraan pemilu kita. Namun di sisi lain, kesadaran masyarakat juga menjadi kunci. Penyelenggara dan pemilih harus sama-sama memiliki komitmen menghadirkan pemilu yang bersih,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, PP GMH turut memaparkan sejumlah data serta pengalaman keterlibatan dalam pesta demokrasi sebelumnya. Berbagai tantangan pengawasan dan celah pelanggaran yang ditemukan di lapangan menjadi bahan diskusi bersama Bawaslu RI.
Selain itu, PP GMH mendorong penguatan peran pemantau pemilu serta sistem pelaporan pelanggaran yang lebih terbuka, cepat, dan mudah diakses masyarakat. “Akses pelaporan harus responsif dan transparan agar kepercayaan publik terhadap demokrasi semakin kuat,” tambah Rizki.
Sementara itu, Deputi Bawaslu RI membagikan sharing knowledge terkait dinamika pengawasan pemilu, tantangan kelembagaan, serta berbagai bentuk praktik pelanggaran yang perlu diantisipasi bersama. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi berkelanjutan antara PP GMH dan Bawaslu RI dalam membangun demokrasi yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkualitas.